Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance

Suwari Akhmaddhian

doi:10.25134/logika.v9i01.2198

Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance

Suwari Akhmaddhian

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangements regarding the principles of good governance in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study are found that the arrangements regarding the principles of good governance have been regulated in Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean of Corruption, Collusion and Nepotism, Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 58 Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 10 of Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Conclusion that the regulation of the principles of good governance in Indonesia has been very good, the administration of government depends on a shared commitment to run the wheels of government in accordance with the objectives of the state.

Keywords: principles of good governance, good governance, governance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu ditemukan bahawa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Simpulan bahwa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggraan pemerinthan yang baik di Indonesia sudah sangat baik, penyelenggaraan pemerintahan tergantung komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan tujuan bernegara.

Kata Kunci: asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good governance, pemerintahan

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Alent R.Tumengkol. 2015. Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015. 107-115.

Julista. Mustamu. 2011. Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian. 2017. Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017.64-76.

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan,PT Kanisius, Yogyakarta, 2007

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009.

Nike K. Rumokoy. 2010. Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. XVIII/ No. 3/Mei – Agustus/2010.86-95.

Philipus M. Hadjon. 2015. Peradilan Tata Usaha Negaradalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64

Robertho Yanflor Gandaria. 2015. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah, Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015. 5-13

Sekhroni, 2016, Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Jurnal Unifikasi. Vol.3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH UNIKU. 46-62

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2005

Tuti Haryanti, 2014, Hukum Dan Masyarakat, Vol.X No.2, Ambon : Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, hal 160-167

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DOI: https://doi.org/10.25134/logika.v9i01.2198