Pengembalian Uang Korupsi oleh Koruptor Agar Tidak Dipidana

Fera Ardilawati

Sari


In Indonesia, not infrequently the law is now used as a tool to strengthen power. The law is used as a tool for people's oppression and fluency in achieving a goal. The existence of the principle of legal certainty becomes the regulator of individuals and the government and serves as a benchmark for attitudes and what can and may not be done. Legal certainty becomes a limiting rope so that the government does not make the power they have to oppress the people. With the existence of legal certainty, the people will be safe and become a barrier for right and wrong behavior. The purpose of the law that approaches certainty is legal certainty. Something that is certain so that there is no doubt and become a benchmark for law enforcement. However, legal certainty sometimes becomes polemic because this principle is contrary to the principle of justice. Someone who is guilty must be punished based on the crime and offense they committed. With this principle government officials and officials cannot arbitrarily decide on something of their own free will but must go through a regulated legal process.

Keywords: Principle of legal certainty, corruption, criminal.

Abstrak

Di Indonesia, tidak jarang hukum kini dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat penindas rakyat dan kelancaran dalam mencapai sebuah tujuan. Adanya asas kepastian hukum menjadi pengatur individu dan pemerintah dan menjadi tolak ukur sikap dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum menjadi tali pembatas agar pemerintah tidak menjadikan kekuasaan yang mereka punya untuk menindas rakyat. Dengan adanya kepastian hukum rakyat akan menjadi aman dan menjadi pembatas atas perilaku yang benar dan salah. Tujuan hukum yang mendekati kepastian adalah kepastian hukum. Sesuatu yang pasti sehingga tidak ada keraguan dan menjadi tolak ukur penegakan hukum. Akan tetapi kepastian hukum terkadang menjadi polemik karena asas ini bertolak belakang dengan asas keadilan. Seseorang yang bersalah harus dihukum berdasarkan kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan adanya asas ini pejabat dan aparat pemerintah tidak bisa dengan seenaknya memutuskan sesuatu dengan kehendak dirinya akan tetapi harus melalui proses hukum yang telah diatur.

Kata Kunci : Asas kepastian hukum, korupsi,pidana.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Depdiknas, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga,Jakarta: Balai Pustaka.

Dididng Rahmat, 2016.Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH Universitas Kuningan.

Hotma P. Sibuea,2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ishaq 2016. Dasar Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismia, 2017. Tugas Biografi Gustav Radbruch. Kuningan.

Ridwan HR, 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 2009. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Internet

Aldhosatya. 2015. Teori Kepastian Hukum. Diambil dari: https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum/html. Diakses pada 14 Maret 2018, pukul 19.02 WIB.

Askariawati, Asni. 2013. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik Sesuai UU No 28 Tahun 1999 (Asas Kepastian Hukum). Diambil dari: http://asniaskariawati.blogspot.co.id/2013/03/asas-kepastian-hukum/html. Diakses pada 01 Maret 2018, pukul 20.04 WIB.

Jayatri, Prima. 2011. Penapsiran Hukum yang Harusnya Dipilih oleh Hakim. Diambil dari:http://logikahukum.wordpress.com/tag/penapsiran-hukum-yang-harusnya-dipilih-oleh-hakim/html. Diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 15.06 WIB.

Jurnal

HM. Soerya Respationo,Putusan Hakim: Menuju Rasio- nalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 30-38.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga 218 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Kusnu Goesniadhie S, Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: FH UII


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.