Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas tanpa Izin
Abstract
The purpose of this study was to determine how the arrangements for the regulation and implementation of legal enforcement of storage activities of Liquefied Petroleum Gas (LPG) without permission. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. used secondary, namely data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the research are factors causing the occurrence of criminal acts of storing 3 kg LPG gas including several factors, some of them such as, The existence of elements of 3 kg LPG gas bases who commit violations of the law related to the distribution of subsidized LPG gas, the neglect of rights and obligations of the gas base has no right to store the gas, the role and supervision of the government and related authorities, law enforcement officers are passive in the act of criminal acts of storing LPG 3 kg gas without a storage business permit, lack of supervision from the authorities, mushrooming of retailers' kiosks illegal 3 kg LPG gas, lack of information related to the supply and distribution of 3 kg LPG gas, lack of compliance or legal awareness.
Keywords: Law Enforcement; Illegal; Natural gas.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan pengaturan dan implementasi penegakan hokum terhadap kegiatan penyimpanan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg meliputi beberapa faktor, beberapa di antaranya seperti, Adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan aturan hukum terkait pendistribusian gas LPG bersubsidi, adanya pengabaian hak dan kewajiban dari pihak pangkalan gas yang tidak berhak untuk menyimpan gas tersebut, peranan dan pengawasan pemerintah dan aparat terkait, aparat penegak hukum bersifat pasif dalam penindakan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin usaha penyimpanan, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, menjamurnya kios-kios pengecer gas LPG 3 kg liar, kurangnya informasi terkait penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg, kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Ileggal; Gas Bumi.
References
Firman Tumantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan
Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan) (Malang:
Strata Pers, 2016)
Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya. 2017. Pengantar Hukum Minyak dan Gas
di Indonesia. Depok: Indorecht Publishing
Iqbal Sentosa Dan Dahlan Ali, Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin
Usaha Penyimpanan, Jurnalilmiah Mahasiswa, Vol. 1(2) November 2017
Lembaga Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha Dilarang Menggunakan LPG 3 Kg,
www.perlindungankonsumen.id, tahun 2016
Meria Gabriel Wola, “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak
Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
Dan Gas Bumi”, Lex Et Societatis Vol. Vii/No. 6/Jun/2019
Retno Wijaya. 2015. Jurnal SKRIPSI Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan
BBM yang Dilakukan oleh Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamini di
Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
dan Gas Bumi
Saladdin Wirawan Efendi, "Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas Elpiji 3 Kg," Jurnal
STIM Amkop (Palembang 2012)
Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Unifikasi, Vol.03.Nomor 01 Januari 2016. 1-35
Syaiful Bakhri, SH, MH. 2012. Hukum Migas. Yogyakarta: Total Media.
Wisnu Gita Prapanca, Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019. 60-68.