Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?

Abstract

Demonstrations that took place on a massive and widespread basis for days at the end of 2019, did not trigger lawmakers not to pass Law Number 19 of 2019 (KPK Law). One of the issues highlighted by the amendment to the law is the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK). This study aims to correct the independence of the KPK. The research method used is legal research with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of this study concluded that after the changes, The KPK is the auxiliary state organ, in the form of, an quasi independent  state agency. This change has implications for changing the status of KPK employees to state civil apparatus and KPK as objects of the right to inquiry the People's Representative Council (DPR). This research suggests that changes should be made to the KPK Law, especially in the method of decision making in the Supervisory Board. In addition, it is necessary to limit the scope of the DPR's inquiry rights against the KPK.

Demonstrasi yang terjadi secara masif dan meluas selama berhari-hari di akhir tahun 2019, tidak menyulutkan pembentuk undang-undang untuk tidak mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK). Salah satu isu yang disoroti dari perubahan UU tersebut adalah tentang independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengoreksi independensi KPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sesudah perubahan, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara penunjang berjenis kuasi lembaga negara independen. Perubahan tersebut berimplikasi pada berubahnya status pengawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara dan KPK sebagai obyek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap UU KPK khususnya dalam metode pengambilan keputusan di Dewan Pengawas. Selain itu perlu kiranya membatasi ruang lingkup hak angket DPR terhadap KPK