HUMANITARIAN INTERVENTION SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGNYA DAN MYANMAR

Iman Jalaludin Rifa’i, Suwari Akhmaddian, Erga Yuhandra
Fakultas Hukum Universitas Kuningan 
iman.jalaludin@uniku.ac.id 

Abstract
Humanitarian Intervention dalam dunia Internasional masih menjadi perdebatan, karena satu sisi hukum Internasional menjamin hak suatu negara mengintervensi negara dalam pencegahan pelanggaran HAM, sedangkan disisi lain humanitarian intervention bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara akan tetapi setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negaranya termasuk tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang berdampak pada hilangnya status kewarganegaraan serta diskriminasi beragama. Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) sebagai wujud langkah mencegah atau menghentikan kejahatan HAM berat dengan unsur-unsur tertentu (diploatic and military) dalam suatu negara. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normative dengan sumber utama prosedur pengumpulan data ialah bahan hukum yang berisi aturan hukum yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Internasional terkait Humanitarian Intervention penting diselenggarakkan dan diatur dalam Piagam PBB serta berbagai konvensi tentang pencegahan dan Hukuman bagi Tindak Kejahatan Genosida 1948, dan perjanjian internasional terkait lainnya.. Sedangkan Peran office of high Commissioner for human Right (OHCHR) atau Komisi Hak Aassi Manusia yang melindungi etnis rohingya dengan menekan pemerintah untuk bertanggung jawab. 
Keyowrds, : Humanitarian, PBB, Rohingya dan Myanmar 

PENDAHULUAN
Negara dalam hukum Internasional merupakan subyek hukum utamasebab sifat negara cakap dalam melakukan hubungan internasional dalam segala hal, baik sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional yang memainkan peranan yang sangat dominan. Dominan peranan ini dalam hubungan-hubungan hukum internasional tidak terlepas dari kelebihan negara, yakni negara mempunyai apa yang disebut dengan kedaulatan.
Saling membutuhkan antar negara satu dengan yang lain diberbagai bidang dalam hidup dan kehidupan memberikan dampak timbulnya sebuah hubungan yang bersifat tetap serta berkelanjutan dan berdampak timbulnya kepentingan untuk menjaga dan memelihara hubungan tersebut. Ikatan antar negara awalnya berjalan lancar, baik namun ada kalanya berjalan kurang baik. Sebabnya ada pihak yang melakukan pengingkaran yang berdampak lahirnya konflik. 
Konflik negara bisa berakar dari beberapa unsur, diantaranya Ideologi, ekonomi, politik, maupun keterkaitan antar kepentingan terkait. Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa merupakan hal biasa terjadi. Konflik Myanmar dan etnis Rohingnya yang belum usai. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas di Myanmar dan dianggap menjadi pendatang tanpa izin yang berasal dari Bangladesh. 
Etnis Rohingya dianggap kurang mendapat perhatian penuh dari negara dan terseisihkan. Anggapan itu dibuktikan dengan fisik etnis Rohingya yang berbeda oleh Pemerintahan Myanmar sehingga menjadi salah satu faktor tidak diakuinya sebagai warga negara. 
Eksistensi Rohingnya hari ini menjelma sebagai komunitas tanpa ada status kewarganegaraan “apatride” hingga mencapai nilai tertinggi di dunia. ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka menjadikan hilangnya sebuah jaminan hukum serta tidak terpenuhi hak dasar dari seorang warga negara. Hal mendasar ialah tidak diakuinya etnis Rohingya menjadi warga negara Myanmar menjelma sebagai manusia atau etnis tanpa identitas yang tidak mampu menikmati hak dasar warga negara dalam bidang pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, hingga akses pekerjaan. Akibatnya kadar buta huruf etnis Rohingya menggapai 80%.
Selanjutnya, hak mendasar lainnya ialah hak dalam beribadah, Sebuah identitas agama dan entnis Myanmar membatasi hak untuk melangsungkan pernikahan serta bergerak bebas. Tidak selesai disini, pemerintah menentukan terkait status kepemilikan tanah ataupun property. Selagi hegemoni erat kaitanya dalam ingatan masyarakat Myanmar yang gelisah terhadap etnis Rohingya. Tentu mereka memberikan sanksi sosial semacam pembatasan jumlah anak yang dilahirkan, jika aturan ini dilanggar tentu hukumannya dipenjara. Aturan tersebut menjadi hal yang tabuh bagi kalangan pasangan muda mudi yang ingin melangsungkan keturunannya dan aturan ini mendapat otoritas penuh dari pemerintah. 
Berkaitan dengan status kewarganegaraan etnis Rohingya memiliki peranan penting dalam bidang hukum publik, kedudukan kewarganegaraan melambangkan identitas seseorang agar mendapatkan kepastian sebagai warga negara, sehingga adanya kedudukan seseorang menjadi warga negara maka seseorang itu berhak berkaitan dengan pengakuan dari negara sehingga berhak mendapatkan hak-hak lain sebagai warga negara. Dalam hal ini tentu status kewarganegaraan seseorang menjadi penting sehingga status ini menjadi hal yang mutlak dalam setiap warga negara. 
Melihat konflik pemerintah Myanmar dan Rohingya yang disertai dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan maka tahun 1998 masyarakat Internasional menyepakati agar adanya intervensi kepada negara untuk menghentikan kejahatan beratnya. Perjanjian yang disepakati memuat prinsip-prinsip yang universal dalam ruang lingkup hukum Internasional dengan tujuan menjaga masyarakat sipil dari tindakan anarkis oknum terkait. 
Intervensi adalah campur tangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Intervensi kemanusiaan diartikan sebagai tindakan dengan menggunakan kekerasan (use of force) yang bersifat lintas negara (across the state) oleh satu negara atau beberapa negara yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan meluas yang terjadi di wilayah suatu negara tanpa izin negara tersebut.
Intervensi jenis ini menimbulkan perdebatan di kalangan internasional dikarenakan dua hal utama. Pertama karena penggunaan kekerasan (use of force) yang tidak dibenarkan dalam aspek legal. Kedua, intervensi kemanusiaan dijalankan dengan melanggar kedaulatan negara yang diintervensi. Meskipun melanggar kedaulatan yang sering dikatakan hak absolut, intervensi kemanusiaan dalam beberapa kondisi dapat dibenarkan dikarenan dikarenakan intervensi ini bersifat kemanusiaan.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum atau disebut legal research adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang seusai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.	Konflik antara Etnis Rohingya dan Pemerintah Myanmar 
Rohingya merupakan salah satu etnis yang bermukim di Arakan, Myanmar Utara. Oleh pemerintahan Junta Myanmar, etnis Rohingya diperlakukan berbeda dengan etnis-etnis lainnya yang ada di Myanmar. Menurut Kadarudin Etnis rohingya dianggap sebagai “orang asing” yang tidak diakui kewarganegaraannya.
Pemerintah Myanmar menhilangkan Rohingya dari delapan etnis pokok yang diatur dalam Burma Citiz enship Law, tahun 1983, diantaranya Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, dan dari 135 golongan kecil menjadi temporary residents yang menyandang temporary registration cards (TRC). TRC dimaksudkan untuk kartu identitas sementara yang dikeluarkan guna orang-orang yang kartu tanda penduduknya hilang dengan tidak sengaja merusak kartu tanda penduduknya.
Etnis Rohingya menjadi salah satu etnis yang berkedudukan di wilayah Rakhine, Myanmar. Perkembangannya 500.000 orang dari etnis Rohingya meninggalkan negara disekitar Myanmar, sebab perilaku kejahatan seperti penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh Militer Myanmar. Etnis Rohingya selaku etnis minoritas yang tidak memiliki kewarganegaraan tentu etnis ini banyak menerima tindakan diskiriminasi yang berkepanjangan dimulai dari tahun 1948 dengan cara pembatasan hak. Pengaturan hak yang dibatasi ialah hak partisipasi dalam pemilihan umum, kepemilikan tanah, kebebasan dalam Bergama serta dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak.
Tidak adanya status kewarganegaraan Etnis Rohingya, mengakibatkan tidak dibolehkan terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan sosial lainnya. Semua kegiatan sosial seperti menolong orang miskin, janda dan anak yatim, serta acara pernikahan dan kematian dilakukan oleh suatu lembaga sosial yang ada di setiap desa yang disebut Samaj.
Kesengsaraan muslim Rohingya sudah dimulai sejak tahun 1978 oleh Junta Myanmar, akibatnya ratusan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangganya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Antara lain mereka mengungsi ke perbatasan Myanmar dengan India, maupun perbatasan dengan China. Tidak hanya pemerintah Myanmar yang mengintimidasi mereka, bahkan Junta menggembar-gemborkan gerakan anti islam di kalangan masyarakat budha Rakhine dan penduduk Myanmar sebagai bagian dari kampanye memusuhi etnis Rohingya. Akibatnya sebagian masyarakat Rakhine dan Myanmar menolak untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnik di Myanmar, dan mereka telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis
Setelah lama mengalami penderitaan secara fisik dan batin oleh perlakuan yang tidak manusiawi oleh militer Myanmar , Pada akhir 2008 yang lalu mereka melarikan diri dari Myanmar dengan harapan mereka dapat menerima perlakuan yang lebih manusiawi. Tujuan pelarian mereka adalah negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar yaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia. Masalah etnis Rohingya yang awalnya masalah domestik Myanmar, namun akhirnya terangkat menjadi isu Internasional ketika etnis Rohingya terdampar dan mengungsi ke negara lain. Hal ini dapat mengganggu keamanan kawasan dan mengganggu Negara-negara yang dekat maupun berbatasan dengan Myanmar seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. 
Thailand menjadi salah satu negara yang menolak arus pengungsi rohingya. Hal ini terlihat dari pernyataan dari PM Thailand Prayuth Chan Ocha mengatakan  “Jika kami menampung mereka, lalu siapa lagi yang akan datang secara bebas ke negara kami”. Penolakan dan pengusiran ini merupakan yang kesekian kalinya diterima oleh pengungsi Rohingya setelah sebelumnya mereka ditolak untuk masuk ke negara Malaysia. Oleh Malaysia mereka hanya diberikan bekal makanan, air, dan obat-obatan lalu dikembalikan lagi ke laut lepas.
Konflik Rohingya yang bermula dari konflik dalam negeri Myanmar, yang akhirnya menjadi isu regional ketika etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan singgah di negara lain. Kedatangan pengungsi etnis Rohingya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya negara-negara yang menjadi tempat tujuan pengungsi rohingya, namun juga organisasi internasional dan dunia internasional ikut merespon dan mengecam terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh Rohingya.
B.	Pengaturan Intervensi Kemanusiaan menurut Hukum Internasional 
Dalam Piagam PBB, larangan menyerang terhadap sebuah negara adalah sebuah prinsip yang sangat fundamental, dan tindakan bela diri terhadap serangan bersenjata adalah satu-satunya justifikasi yang paling jelas terhadap negara-negara yang menggunakan paksaan. Menurut Pasal 2 ayat (4) bahwa negara dalam melakukan hubungan internasional tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Kemudian Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan suatu intervensi kedalam urusan domestic negara lain dan mewajibkan negara-negara yang berkonfik untuk menyelesaikan urusanya menurut ketentuan Piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip non intervensi sebagai salah satu pondasi dasar dalam hukum internasional
Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur secara tegas dalam hukum internasional. Akan tetapi, menurut Piagam PBB Pasal 24 tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, maka PBB melalui Dewan Keamanan berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB dan dengan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kekuatan bersenjata, hal ini sesuai dengan Pasal 26 Piagam PBB.
PBB juga dalam menyelesaikan suatu konflik di dasarkan pada Bab VI Pasal 33 Piagam PBB. PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai melalui cara-cara negoisasi, mediasi, arbitrasi, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya. Selanjutnya Pasal 34 menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi setiap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. 
Pada Pasal 36 Dewan keamanan dapat menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggap sesuai dalam suatu pertikaian yang mengacu pada Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu. Selanjutnya Pasal 37 menerangkan bahwa apabila pihakpihak yang tersangkut dalam pertikaian tersebut dianggap tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 ataukah mengambil cara-cara penyelesaian yang dianggap layak. 
Anjuran tentang cara-cara penyelesaian yang dianggap layak seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam PBB, Pasal 39 menyebutkan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian dunia dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB yaitu bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang dapat dilakukan di luar penggunaan kekuatan bersenjata, sepert pemutusan hubungan ekonomi, alat-alat komunikasi, serta pemutusan hubungan diplomatik. Dan Pasal 42 yang menyatakan bahwa jika langkah-langkah politik dan ekonomi (berdasarkan Pasal 41) tidak bisa atau cukup mendorong pihak-pihak yang bertikai maka penggunaan kekuatan militer (kekuatan darat, laut, dan udara) dapat dibenarkan untuk menjamin kestabilan keamanan dan perdamaian internasional.
Tindakan militer hanyalah langkah terakhir jika cara-cara lain tidak berhasil untuk melindungi penduduk dari pelanggaran HAM berat. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara yang mengalami konflik.

C.	Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya dengan Myanmar 
PBB merupakan organisasi yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerja sama semua negara di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional erat kaitannya dengan prinsip kewajiban untuk melindungi (Responsibility to Protect) merupakan tanggung jawab semua negara untuk melindungi rakyatnya sendiri, serta tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara-negara mewujudkan hal tersebut. Bila suatu negara gagal melindungi rakyatnya, maka sejumlah cara, baik itu politik, ekonomi, maupun diplomatik akan digunakan untuk membantu negara tersebut.
Bila suatu negara gagal melindungi rakyatnya, maka sejumlah cara, baik itu politik, ekonomi, maupun diplomatik akan digunakan untuk membantu negara tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan banyak cara termasuk negoisasi, mediasi, dan penerapan sanksi. Intervensi militer hanya mungkin digunakan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kekejaman massal yang dilakukan secara multilateral dengan persetujuan Dewan Keamanan.
Intervensi Kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang luar biasa, karena penggunaan intervensi kemanusiaan yang mengharuskan melanggar kedaulatan sebuah negara. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum dilaksanakannya intervensi kemanusiaan. Ketentuan tersebut antara lain:
a.	There have been serious human rights violations, artinya bahwa intervensi kemanusiaan dapat diimplementasikan jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan indikasi berdasarkan Statuta Roma yang menentukan daftardaftar kejahatan serius (berat), termasuk (a) genosida; (b) Kejahatan Kemanusiaan; (c) Kejahatan Perang; (d) Kejahatan Agres
b.	Crimes against humanity are widespread and systematic, artinya kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang berkelanjutan dan sistematis, oleh karena itu harus dihentikan dengan intervensi. 
c.	Authorization of the security council, artinya sebelum memberi otoritas terhadap intervensi, Dewan Keamanan PBB harus memastikan bahwa negara yang akan diintervensi merupakan ancaman terhadap perdamaian. Dewan Kemanaan PBB selanjutnya memberi otoritas kepada sebuah negara/kelompok negara atau organ PBB atau organisasi internasional untuk melakukan intervensi. Hanya intervensi yang disetujui Dewan Keamanan PBB yang dibenarkan dalam hukum internasional.
d.	Carried out without another purposes or interest, artinya intervensi kemanusiaan harus dijalankan tanpa adanya tujuan lain selain melindungi kemanusiaan. Intervensi yang memiliki tujuan selain kemanusiaan dapat dikatakan tidak berdasar dan ilegal. 
e.	Intervensi kemanusiaan harus proporsional dan memiliki jangka waktu tertentu
Konflik bersenjata adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi bersenjata antara dua Negara atau lebih, walaupun keadaan perang yang ada tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu ditekankan bahwa tidak diperlukan adanya taraf intensitas minimum, pengorganisasian militer, ataupun kendali atas wilayah supaya sebuah konflik bersenjata internasional dapat diakui sebagai konflik internasional. Konflik bersenjata internasional bisa terdiri hanya dari pertempuran tingkat rendah, penyerbuan berskala kecil ke dalam wilayah musuh atau invasi yang tidak menghadapi perlawanan
Komisi HAM PBB yaitu tim OHCHR menyimpulkan bahwa di Myanmar telah terjadi pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas. Hal itu dinyatakan dalam poin 16 Report United Nations yang menyatakan:9 Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tahun 1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM bentuk -bentuk dari pelanggaran HAM yang terdapat pada Statuta Roma ini berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.
Kasus periode hingga 9 Oktober 2016 telah terjadi berbagai pelanggar HAM berat, lebih dari 220 orang yang melarikan diri dari Rakhine di distrik Cox Bazar, Bangladesh. Pelapor Khusus dalam tim ini dibantu dengan mempekerjaan 4 orang yang bekerja full time sebagai penerjemah dengan komposisi 1 (satu) perempuan, 3 (pria), selanjutnya juga memperkerjakan 3 (tiga) orang yang bekerja part time sebagai penerjemah.
Genosida terhadap warga Rohingya bisa menciptakan instabilitas keamanan di kawasan ASEAN yang sudah susah payah diciptakan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan berpotensi menciptakan dendam dan sakit hati, sehingga melahirkan kelompok-kelompok radikal yang sulit dikendalikan.
Tindakan pembantaian dan penindasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Penggunaan kekerasan yang mematikan terhadap warga sipil tak bersenjata merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Intervensi kemanusiaan harus digalakkan. Ini bukan lagi karena agama tapi karena rasa kemanusiaan. Maka, hal mendesak yang harus diteriakkan kepada pemerintah Myanmar ialah pertama, menghentikan tindakan brutal Myanmar terhadap etnis Rohingya yang berupa kekerasan dan penindasan.
Kedua, memberikan jaminan keamanan dan kewarganegaraan tetap kepada etnis Rohingya yang diperlakukan secara diskriminatif. Ketiga, mendorong Pemerintah Myanmar membuka kebijakan politik menerima Rohingya sebagai warga negara di sana. Sebab mereka sudah puluhan tahun tinggal di sana, hampir dua generasi, dan berjumlah puluhan juta jiwa.
Untuk memuluskan tiga tujuan di atas, ASEAN harus menjadi mediator untuk menengahi konflik tersebut. Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Asean) harus berani bersikap tegas terhadap Myanmar dengan cara menegur, memberikan tekanan politik atau ekonomi, bahkan jika perlu mengultimatum.

SIMPULAN
Intervensi kemanusiaan dibenarkan menurut hukum internasional dan Piagam PBB Bab VII, yaitu dunia internasional melalui DK PBB berhak melakukan intervensi apabila terjadi pelangaran HAM yang berat di suatu negara atau kondisi dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
 Dalam situasi seperti ini negara yang bersangkutan kedaulatannya terbatas, jika dia tidak bisa melindungi hak asasi manusia warga negaranya, atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Maka penerapan Prinsip Humanitarian Intervention dapat dilakukan, jika telah sesuai dengan unsurunsur prinsip tersebut dan melalui Resolusi DK PBB yang memiliki tanggung jawab utama dalam memelihra perdamaian dan keamanan internasional. 
Implikasi hukum dari intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan Keamanan dan otoritas PBB atas tindakan pelaku di Myanmar Bab VII Piagam PBB 1945 tentang Intervensi Kemanusiaan. papan Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk menjalankan kekuasaannya. Membentuk pasukan penjaga perdamaian PBB dalam misi terpisah melawan Rohingya Menurut situasi di Myanmar, ini dapat dilihat sebagai diagram Prinsip non-interferensi Pasal 2(7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Komisi Hukum Internasional 1949, Konsekuensi Konferensi Asia-Afrika 1955, Deklarasi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1965 dan 1970, Pembukaan dan Pasal 2 ayat 2 huruf c (menolak serangan atau ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan) bentuk lain yang bertentangan dengan hukum internasional) dan f (Mengenai Penghormatan terhadap Hak Keberadaan Setiap Negara Anggota bebas dari campur tangan pihak luar, subversi dan paksaan) Piagam ASEAN Ini adalah bagian dari hukum kebiasaan oleh Mahkamah Internasional. Klausul-klausul ini dengan jelas mengatur hal ini dalam hubungan antar negara Di Myanmar, jangan ikut campur dalam tindakan penjahat.

UCAPAN TERIMA KASIH
•	Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan (Dr. Suwari Akhmaddian, M.H. 
•	Prodi Ilmu Hukum Universita Kuningan 

DAFTAR PUSTAKA
Andreas Gerry Tuwo. “Thailand-Malaysia Menolak Pengungsi Rohingya Terdampar Di Aceh”.” Www.Liputan6.Com.
Bayu Azhari Ramadhani. “Peran Ohchr Dalam Menangani Kasus Ham Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
DR.Boer Mauna. Hukum Internasional ( Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global). Bandung: PT. Alumni Bandung, 2003.
Engy Abdelkader. “Sejarah Persekusi Rohingya Di Myanmar.” Https://Theconversation.Com/.
Hamid Awaludin. Politik Hukum, & Kemunafikan Internasional. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.
I Wayan Phartiana. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2003.
ICISS. Responsibilty To Protect The Report, the International Development,. Canada, 2001.
Ipung Pramudya Setiawan dan Made Selly Dwi Suryanti. “Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019).” Politik dan Pemerintahan 1 (2021).
J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional I. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
Kadarudin. “Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi Tahun 1951”.” Jurisdictionary Vol III No (n.d.): 111.
Michael N. Barnett. The International Humanitarian Order. New York: Routledge, 2010.
Nizam Safaraz. “Intervensi Dewan Keamanan Pbb Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pada Etnis Rohingya.” Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Sandy Cahyono. “Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang.” Lentera Hukum Volume 3, no. Issue 2 (2016).
Sri Setianingsih Suwardi. Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Bunga Rampai Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni, 2003.