ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR PERKARA : 19/Pid.Sus/2016/PN Kng DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Emon Kusman Emon Kusman

Sari


The problem in this case is the result of household rupture to the divorce of the parents so that parents' supervision of their children is poorly noticed even if the child lives with the father of the child, but it is better to divorce households and have underage children should be supervised by His own biological mother, as a result of the child's life with his father and the lust of the father culminating his biological child was heartily disetubuhi. In view of Article 81 Paragraph 3 which is stipulated in Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection of sexual intercourse by Parent, Guardian, Nanny, Educator or Personnel, the punishment is added 1/3 of criminal threat as Article 81 paragraph 1 With a minimum imprisonment of 5 (five) years and 15 (15) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000 (five billions rupiah). The method used is the normative juridical legal research that prioritizes the way of researching library materials or so-called secondary data material (data obtained through literature study) the authors use data collection techniques literature series and field studies through interviews research results show that the implementation of the provisions of Article 81 (1) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection (Analysis of Decision Number: 19 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kng). The result of the analysis can be concluded that in the verdict Number: 19 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kng the judge should decide the criminal act of intercourse done by the parent then the punishment plus 1/3 of the criminal penalty imposed but in the decision not added.The authors suggest that the judge in deciding the crime against the child must be in accordance with the legislation so that the maximum sentence of bias is applied so that no similar incidents occur due to the threat of very severepunishment.
Keywords: Child Protection, Couple, Judge's Decision

Abstrak

Permasalahan di dalam kasus ini adalah akibat keretakan rumah tangga sampai bercerai orang tua sehingga pengawasan orang tua terhadap anaknya kurang di perhatikan sekalipun anak tersebut hidup bersama ayah si anak, tapi lebih baik bercerai rumah tangga serta mempunyai anak yang masih di bawah umur harus di awasi oleh ibu kandungnya sendiri, akibat hidup si anak sama ayah nya dan hawa nafsu birahi si ayah memuncak anak kandungnya pun tega disetubuhi. Memperhatikan Pasal 81 Ayat 3 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kasus persetubuhan yang dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan maka hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana pasal 81 ayat 1 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan Paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan Denda Rp. 5.000.000.000 (lima liliar rupiah). Metode yang di gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder (data yang diperoleh melalui study kepustakaan) penulis menggunakan teknik pengumpulan data setudi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 81 (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng). Hasil analisa dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng hakim seharusnya memutus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua maka hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan tapi dalam putusan tersebut tidak ditambahkan. Penulis memberikan saran agar hakim dalam memutus tindak pidana terhadap anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hukuman yang dijatuhkan bias maksimal hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian yang serupa dikarenakan ancaman hukumannya yang sangat berat.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Persetubuhan, Putusan Hakim


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah. dan Siti Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983

Aminah Aziz. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Universitas Sumatera Utara (USU Press).Medan. 1998

Arif, H. Mohammad. Kebijakan MahkamahAgung Dan Peranan Hakim Dalam Diversi Dan Restorative Justice, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,2008

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan KumpulanKarangan Pemahaman Perempuan dan Kekerasan, PT. Bhuwana Ilu, Jakarta.

B. Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Tentang Penganiayaan Sebagai Kejahatan Kekerasan.

Diding Rahmat. Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. ISSN 2354-5976 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 45-78. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v1i1.34

Komar Hidayat, Yunusrul Zen Dan Diding Rahmat, Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan. Vol. 04 Nomor 02 Julii 2017, hlm. 86-97. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.706

M Yahya Harahap. Pembahasan dan Peenrapan KUHAP. Sinar Grafika. 2005.

Romli Atmasasmita. Peradilan Anak di Indonesia. Mandar Maju. Bandung.1997

Sekhroni, Sekhroni. Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Jurnal Unifikasi. ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. Kuningan : FH UNIKU. DOI: https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.405

Suwari Akhmaddhian. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016. DOI: https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.