IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)

Ade Suhendra

Sari


Abstract

This research was motivated by the publication of Regional Regulation Number 6 of 2015 about Regional Civil Servant Investigators. The objectives of the research were to find out Civil Servant Investigator based on Regional Regulation Number 6 of 2005 and to know implementation of Regional Regulation Number 6 2005 about Regional Civil Servant Investigators at Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. The research method used was descriptive-analytical with normative juridical approach. The result of the research shows that the arrangement of Civil Servant Investigator based on Regional Regulation Number 6 of 2005 explained that Regional Civil Servant Investigator has the duty to investigate violation of Regional Regulation; each Regional Civil Servant Investigator in carrying out investigative tasks should be equipped with an investigation warrant signed by the superior of the Regional Civil Servant Investigator; as well as coaching on the Regional Civil Servant Investigator including: general coaching, technical coaching, and operational coaching. Furthermore, the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2005 regarding Regional Civil Servant Investigator in Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan has conducted investigation, and examination on buildings, business places and unlicensed business activities; carrying out investigation, and examination to the public, apparatus or legal entity that violate local regulations, regents regulations, and regents decisions; and preparing coordination materials to the State Police regarding the follow-up reports on the examination of citizens, apparatus or legal entities that violate local regulations, regent regulations, and regents decisions. The conclusion of the research was the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2005 at Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan in general has been well implemented.

Keywords: Implementation, Civil Servant Investigators, and Regulation.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Tujuan penelitian yang ditetapkan yaitu untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang PPNS Daerah di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dijelaskan bahwa PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan yang ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah; serta pembinaan terhadap PPNS meliputi: pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pembinaan operasional. Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang PPNS Daerah di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan secara umum PPNS Daerah telah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin; melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati; dan menyiapkan bahan koordinasi kepada Keolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang PPNS Daerah di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, PPNS, dan Satpol PP.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Agung Surya Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, 2016

Erga Yuhandra. Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 2. 2016. Fakultas Hukum Universitas Kuningan. DOI: https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477

Gios Adhyaksas dan Suwari Akhmaddhian. Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2. 2015. Kuningan : Fakultas Hukum Universitas Kuningan. DOI: https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.413

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.

Haris Budiman. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Daerah Di Bidang Tata Ruang Di Kabupaten Kuningan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, hlm. 25-34. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.475.

Intan A. Ramadini, Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang, Skripsi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015.

Ridwan H. R., Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Rocky Marbun dkk, Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru, Visimedia, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Suwari Akhmaddhian. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, hlm. 1-14. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477

Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.