The Formulation Policy on Corporate Criminal Liability System For The 1950 - 2017 Period and Its Harmonization in The Renewal of National Criminal Law

Dwidja Priyatno, Kristian Kristian

Abstract


The Criminal Code (KUHP) which currently applies does not recognize corporations as the subject of criminal acts. Therefore, the formulation/legislation policy concerning corporate criminal liability system in Indonesia is only regulated in various specific criminal laws (lex specialis). This research discusses the formulation/legislation policy regarding the corporate criminal liability system in 124 special criminal legislations outside the Criminal Code (KUHP) from 1950-2017. This research used a normative juridical research method as well as interpretation method with a policy-oriented approach. Types and sources of data used were secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed based on qualitative analysis method. The results of the research showed that the corporate criminal liability system in legal politics in Indonesia (especially in the formulation/legislation policy) still experiences disorientation and disharmonious. Besides, the national law development should follow every development and/or change of society that is developing in the direction of modernization and globalization and should be able to accommodate all societys needs in various fields. This legal development should be continuously carried out (as a dynamic and an endless process) by "improving (making things better)" and "changing the law to be better and modern".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.Oleh karenanya, kebijakan formulasi/legislasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia hanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus (lex specialis). Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan formulasi/legislasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 124 (seratus dua puluh empat) peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari tahun 1950-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode interpretasi dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang telah terkumpul akan dianalisis berdasarkan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam politik hukum di Indonesia (khususnya pada kebijakan formulasi/legislasi) masih mengalami disorientasi dan disharmoni. Selain itu, pembangunan hukum nasional harus mengikuti setiap perkembangan dan/atau perubahan masyarakat yang sedang berkembang ke arah modernisasi dan globalisasi serta mampu menampung semua kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Pembangunan hukum seperti ini harus terus-menerus dilakukan (sebagai proses yang dinamis dan proses yang tidak pernah berakhir) dengan cara menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik) dan mengubah agar hukum menjadi lebih baik dan modern.


Keywords


Kebijakan Formulasi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Undang-Undang Pidana Khusus.

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Barda Nawawi Arief, Beberapa Catatan Terhadap Fenomena Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Berbagai Produk Legislatif di Indonesia, Kuliah Umum di STH Bandung, 11 Okober 2000.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), 2003.

_______________, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, CV. Utomo, 2004.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada matrikulasi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum UNDIP Tahun 2010, pada tanggal 18 September 2010.

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, PT. Prenada Media, Jakarta Timur, 2003.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum, PT. Sinar Grafika, 2013.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, CV. Rajawali, 1985.

B. Jurnal

Ahmad Hunaeny Zulkarnaen dan Tanti Kirana Utami, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial, PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, FH-UNPAD.

Burhanudin, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013.

Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, The Victim Handling Model of Human Trafficking through Economic Independence, Vol. 16 No. 2 Mei 2016, FH-UNSOED, DOI. 10.20884/1.jdh.2016.16.2.507.

Mardjono Reksodipuro, Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru, Indonesian Journal Of International Law, l Volume / Nomor 4Juli 2004.

Sekhroni, Penerapan Asas Premium Remedium Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Industri Pertambangan Di Indonesia, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.




DOI: https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.1392

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum

ISSN 2354-5976 (print), ISSN 2580-7382 (online)

Organized by Faculty of Law, Universitas Kuningan, Indonesia.

Website  : https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/index

Email     : unifikasi@uniku.ac.id

Address : Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.

Creative Commons License

UNIFIKASI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License