The Validity of Rectors Circular Letter on the Covid-19 Pandemic

Fradhana Putra Disantara

Abstract


This study aims to analyze the relevance of the health emergency status to the existing legal theory and condition as well as to identify the validity of the Circular Letter of the Rector of State Universities. To this end, this study applied the statute and conceptual approach. The study was conducted by inventorying primary and secondary legal materials to obtain a proper and critical review of the legal issues under study. The results showed that the determination of the health emergency status by the government was inappropriate due to the uncertainty of the regulations issued by the government to determine the current condition. Thus, the status of the COVID-19 pandemic is a legal emergency status. Further, the Rectors policy through the Circular Letter is valid judicially, sociologically, and philosophically. The determination of the legal emergency status can be done by issuing a Perppu without a state of emergency from the President. Finally, it is suggested to firstly get an approval from the Ministry of Education and Culture regarding the issuance of the Rectors Circular Letter. Besides, further study is needed as this study was conducted during the COVID-19 pandemic.

Keabsahan Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi dalam Pandemi Covid-19

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa relevansi status darurat kesehatan dengan teori hukum dan kondisi yang ada dan keabsahan atas Surat Edaran Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conseptual approach. Penelitian dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, guna mendapatkan kajian yang seyogianya dan telaah kritis terkait isu hukum. Hasil penelitian menyatakan penetapan status darurat kesehatan oleh pemerintah kurang tepat, dikarenakan tidak menentu-nya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menetapkan kondisi saat ini. Sehingga, status pandemi COVID-19 merupakan status darurat hukum. Kebijakan rektor melalui Surat Edaran adalah absah secara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penetapan darurat hukum cukup dilakukan dengan menerbitkan Perppu tanpa pernyataan darurat dari Presiden. Saran peneliti adalah di perlukan persetujuan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait terbitnya Surat Edaran Rektor, dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa COVID-19 yang bersifat temporal.


Keywords


Circular; Health Emergency; State Administrative Law

Full Text:

PDF

References


Books

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Atmosudirjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Belinfante, A.D., and Boerhanoeddin Soetan Batoeah. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Disantara, Fradhana Putra. PELIMPAHAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH. Surabaya, 2019.

Dullemen, AALF van. Staasnoodrecht En Democratie. Alphen aan den Rijn: N. Samson NV, 1947.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. New Jersey: The Lawbook Exchange, 1999.

Logemann, J.H.A. Over De Theorie Van Een Stelling Staatsrecht. Jakarta: Saksama, 1954.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

MD, Moh. Mahfud. Hukum Tak Kunjung Tegak. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Pierson, Paul. The New Politics of the Welfare State. World Politics (1996).

Wijk, H.D. van, and Willem Konijnenbelt. Hoofdstukken van Bestuursrecht. Edited by Ron van Male and H.D. van Wijk. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Nederland B.V., 2014.

Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purbacaraka. Perihal Kaidah Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekanto, Soerjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

Sihombing, Herman. Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1996.

Siwu, Sonya Claudia. Hukum Darurat Negara Di Indonesia. Universitas Brawijaya, 2018.

Journals

Disantara, Fradhana Putra, and Dicky Eko Prasetio. The Little Vatican: Optimalisisasi DWIPA (Desa Wisata Pancasila) Sebagai Upaya Meningkatkan Harmonisasi Sosial Dan Toleransi. Law, Development & Justice Review 3, no. 1 (2020): 4256. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/7640.

Edy Kurniawan, Erwin Hidayat, and Amalia Diamantina. PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI (2019).

Gemeente Rotterdam. Beleidsregels En Ontheffingenbesluit Ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016, Wijziging 1 [Besluit]. Gemeenteblad 55682 (2016).

Kelsen, Hans. On the Basic Norm. California Law Review (1959).

Kelsen, Hans. The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence. Harvard Law Review (1941).

L. E. W. Riphagen, De Juridische Structuur Der Europese Gemeenschap Voor Kolen En Staal. Universitaire Pers Leiden 1955, 49 Blz., F2,90. Netherlands International Law Review (1956).

Moll, Walter L., and Rudolf Stammler. The Theory of Justice. Harvard Law Review (1926).

Mulyani, Tri, A Heru Nuswanto, and Endah Pujiastuti. Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Hukum dan Masyarakat Madani (2017).

Parmet, Wendy E., and Michael S. Sinha. Covid-19 The Law and Limits of Quarantine. New England Journal of Medicine (2020).

Scheppele, Kim Lane. Law in a Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 9/11. Journal of Constitutional Law, 2004.

Websites

Aud/Agt. Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2020 Bisa Turun Ke 4,7 Persen. Cnnindonesia.Com. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200225194336-532-478071/sri-mulyani-sebut-ekonomi-2020-bisa-turun-ke-47-persen.

Goestiana, Windy. Imbas COVID-19: Mahasiswa Unesa Tak Perlu Bikin Skripsi, Diganti Artikel Ilmiah. Kumparan.Com. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/imbas-covid-19-mahasiswa-unesa-tak-perlu-bikin-skripsi-diganti-artikel-ilmiah-1t9PiV6GG8K.

Hermawan, Tomy. Dampak Pandemi Corona, Unesa Keluarkan Kebijkan Pengganti Skripsi, Data Boleh Ambil Di Internet. Surya.Co.Id. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/02/dampak-pandemi-corona-unesa-keluarkan-kebijkan-pengganti-skripsi-data-boleh-ambil-di-internet.

Izzati, Afina. Corona Masih Melanda, IAIN Kudus Imbau Tugas Akhir Mahasiswa Ganti Studi Pustaka. Nu.or.Id. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://www.nu.or.id/post/read/118777/corona-masih-melanda--iain-kudus-imbau-tugas-akhir-mahasiswa-ganti-studi-pustaka.

Madia, Fitria. Mahasiswa Kesulitan Di Tengah Wabah Corona, UNESA Tiadakan Skripsi. IDN Times Jatim. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-madia/mahasiswa-kesulitan-di-tengah-wabah-corona-unesa-tiadakan-skripsi/full.

Rahmadhani. Imbas Corona, UNP Ganti Penulisan Skripsi Dengan Karya Ilmiah. Kompas.Com. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://regional.kompas.com/read/2020/04/07/15172191/imbas-corona-unp-ganti-penulisan-skripsi-dengan-karya-ilmiah.

Sangsoko, Agung. UMP Izinkan Mahasiswa Ganti Skripsi Dengan Karya Tulis. Republika.Co.Id. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://republika.co.id/berita/q8b98r313/ump-izinkan-mahasiswa-ganti-skripsi-dengan-karya-tulis.

Wijayanto. Physical Distancing, Unesa Hapus Kewajiban Skripsi Mahasiswa Diganti Penulisan Artikel Ilmiah. Radar Surabaya. Last modified 2020. Accessed April 19, 2020. https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/04/03/186930/physical-distancing-unesa-hapus-kewajiban-skripsi-mahasiswa.




DOI: https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2765

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum

ISSN 2354-5976 (print), ISSN 2580-7382 (online)

Organized by Faculty of Law, Universitas Kuningan, Indonesia.

Website  : https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/index

Email     : unifikasi@uniku.ac.id

Address : Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.

 UNIFIKASI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0