Eksistensi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen

Abstract


Abstrak : Negara Kesejahteraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan memajukan kesejahteraan umum yang mengakui, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana korelasi antara negara kesejahteraan dengan HAM dalam perlindungan tenaga kerja?; dan bagaimana peran Lembaga Kerjasama Bipartit dalam memberikan perlindungan terhadap hak perkerja/buruh?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah salah satu sarana dalam hubungan industrial untuk menyampaikan pikiran dengan lisan atau tulisan adalah  Lembaga Kerjasama Bipartit, yaitu suatu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara wakil   pekerja/buruh   dan   wakil   pengusaha   dalam suatu perusahaan   guna   membahas   masalah Hubungan Industrial dan kondisi kerja pada umumnya. Kesimpulan, optimaliasi kinerja Lembaga Kerjasama Bipartit dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya sekaligus sebagai sarana untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lembaga Kerjasama Bipartit, Negara Kesejahteraan

 

THE BIPARTITE COOPERATION INSTITUTION OF EXISTENCE IN THE PERSPECTIVE OF THE WELFARE STATE AND HUMAN RIGHTS

 

Abstract : The Indonesian Welfare State based on Pancasila and the 1945 Constitution aims to advance the common welfare that recognizes, respects and protects human rights. The purpose of this study is to know and analyze how the correlation between the welfare state and human rights in labor protection; and how is the role of Bipartite cooperation institution in providing protection to workers / labor rights. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specification. The result of the research is as a means in industrial relations to convey thoughts orally or written, this  is Bipartite cooperation institution, which is a communication forum, consultation and deliberation between worker/laborer representatives and employer's representative in a company to discuss industrial relations problem and working condition in general. Conclusion, optimizing the performance of Bipartite cooperation institution with the aim of creating harmonious, dynamic, and equitable industrial relations for the sake of survival, growth, development of the company, including the welfare of workers / laborers and also their families as well as a means to coordinate employment agencies.

Keywords: Human Rights, Bipartite Cooperation Institution, Welfare State.


Full Text:

PDF

References


Abu Daud Busroh,1990, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, Hukum Tata Negara Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Gios Dyaksa, Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUHPerdata Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016, FH-UNIKU.

Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, The Victim Handling Model of Human Trafficking through Economic Independence, Vol. 16 No. 2 Mei 2016, FH-UNSOED, DOI. 10.20884/1.jdh.2016.16.2.507.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Sekretariat Jendral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Modul Lembaga Bipartit, Jakarta, Tahun 2013.

KIF. Aminanto, 2017, Politik Hukum Pidana, Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan ke I, Jember Katamedia, Jember.

Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan I, II dan III, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Padmo Wahjono, 1983, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suwari Akhmaddhian, Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017 .

Suwarto, 2003, Hubungan Industrial Dalam Praktek, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta.

Tanti Kirana Utami, The Position of Filling Pratama High Leadership in Cianjur Regency Under Good Governance Consept. Jurnal Dinamika Hukum, volume 17 No. 02 Mei 2017, FH-UNSOED, 2017.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar,1995, Pengantar PIH, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.




DOI: https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.787

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum

ISSN 2354-5976 (print), ISSN 2580-7382 (online)

Organized by Faculty of Law, Universitas Kuningan, Indonesia.

Website  : https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/index

Email     : [email protected]

Address : Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.

 UNIFIKASI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0