Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur

Hilda Ainy Apriliany

Abstract


The purpose of this research is how do the laws and regulations governing coal mining reclamation obligations conform to the principles of forest protection? And how the implementation of the legislation regarding the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan. The research method used is normative juridical. The results of the study are that the implementation of the laws and regulations concerning the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan is not good. This is due to the choice of reclamation obligations that have consequences for forest loss. The East Kalimantan Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts / cities that have coal mining areas in the forest area.

Keywords: mining reclamation; Forest

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan? Dan bagaimana implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara di area kawasan hutan di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Hasil penelitian adalah implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tam- bang batubara di area kawasan hutan di Kaltim tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan- pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.

Kata Kunci : reklamasi pertambangan; kawasan hutan


Keywords


Mining Reclamation; Forest

References


Jurnal

Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil” Rechts Vinding Volume 5, Nomor 5, Desember 2016.

Cahyoko Edi Tando A , Sudarmo B , Dan Rina Herlina Haryanti B, “Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi Di Pulau Kalimantan” Jurnal Borneo Administrator, Volume 15 (3) 2019.

Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 16 No. 3, September 2016.

Henry Donald Lbn. Toruan, “Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan”, Rechts Vinding, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2016.

Ita Rohayati, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia : Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018. 103-111.

Khan, Aziz, et al., “Dampak Kebijakan Kehutanan pada Deforestasi dan Kemiskinan di Kalimantan Timur: Sebuah Analisi Berbasis Gen”, JMHT, Vol. 26, No. 1, April 2010.

Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, “Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)” Jurnla Unifikasi, Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017.

Muh. Sabaruddin Sinapoy “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup” HOLREV, Volume 3, issue 1, Maret 2019

Naito, Koh dan Hajime Myoi, “Mineral Project in Asean Countries, Geology, Regulation, Fiscal Regime, and the Environment”, Recources Policy, Vol. 24, No. 2, 2011.

Suwari Akhmaddhian, Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan, Jurnal Unifikasi, Issn 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017

Zakiyyatul Mufidah, Miftachur R. Habibi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan”. Simposium Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor. 1, Tahun 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca- tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/ Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan 554/Menhut- II/2013 tentang Persetujuan Revisi RTWR Kalimantan Timur




DOI: https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2535

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan

ISSN 2085-997X (print), ISSN 2715-4505 (online)

Organized by Faculty of Law, Universitas Kuningan, Indonesia.

Website  : https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/index

Email     : [email protected]

Address : Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.

Logika is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0