Sistem Informasi Pengajuan Nota Dinas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan)

Abstract

Proses kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kementerian Negara/Lembaga tidak terlepas dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pengelolaan anggaran. Proses pembuatan RKA sampai konsep DIPA yang telah ditelaah dan disahkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah berjalan dengan baik secara sistem SKDP, namun proses pengajuan anggaran (nota pencairan), realisasi kegiatan serta proses pelaporan belum sepenuhnya sesuai. Sistem pengajuan nota dinas ini dapat membantu mengelola secara rinci mulai dari tahap pengajuan anggaran (nota), verifikasi pengajuan tehadap RKA, proses approval bagian keuangan dan pimpinan serta dapat mengelola pelaporan dari realisasi kegiatan yang dilakukan serta mengelola rincian anggaran dalam Buku Kas Umum agar bagian keuangan maupun pimpinan dapat melihat proses RKA yang direalisasikan serta dapat memantau prosentase anggaran yang digunakan berikut sisa anggaran yang ada pada masing-masing RKA pada unit/ bidang