ASAS AKUNTABILITAS DALAM KASUS KORUPSI ANGGOTA DPR RI

Titan Triatna Kurniawan

Sari


Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.. Namun dalam praktiknya ketentuan ini banyak menimbulkan masalah sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, sebagaimana dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, yang kemudian direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Berbagai masalah yang terdapat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah coba diminimalisir melalui peraturan-peraturan tersebut. Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tetap saja ada beberapa permasalahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang luput dari perhatian penyusun peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis materiil.

Kata Kunci : Asas Kepentingan umum, pengadaan tanah.


Referensi


Darwin Ginting, kapita slekta hukum agraria, Jakarta: fokusindo mandiri, 2013, halaman 122

Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU

No. 5 tahun 1960, Pasal 18.

Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Tentang Pencbutan hak-hak Atas

tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya, UU No 20 Tahun 1961

Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum

Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Perpres RI No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah

http://armingsh.blogspot.com/2011/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html

https://nawarsyarif.blogspot.com/2015/10/makalah-akuntabilitas.html

https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/15/terbukti-korupsi-rp-7-miliar-anggota-dpr-ri-musa-zainuddin-divonis-9-tahun-penjara

https://media.neliti.com/media/publications/152685-ID-imlpementasi-akuntabilitas-dan-transpara.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/11716289.pdf

http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html

http://armingsh.blogspot.com/2011/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html

https://nawarsyarif.blogspot.com/2015/10/makalah-akuntabilitas.html


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Jalan Cut Nyak Dhien No. 36A Cijoho Kuningan - Jawa Barat Indonesia
Email: logika@uniku.ac.id

 LOGIKA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0