Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the meaning of certain reasons in the Notary Ethics Code, related to the obligation to carry out positions in his office and the consequences of violating these provisions on the authenticity of the deed. The method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the meaning of "certain reasons" referred to in Article 3 number 15 of the Notary Ethics Code is the reasoning allowed by the Law, namely related to the making of a deed that is not possible to be carried out in a notary's office. If the notary public violates the provisions of Article 3 Number 15 in making an authentic deed, but in making it does not violate any or even all of the terms of authenticity of the deed, then the deed remains an authentic deed. This article aims to determine the background of this type of research that is normative legal research using literature and interviews to obtain data in this study. The method used in the literature approach is used to analyze various laws and regulations related to the Regional Supervisory Assembly in exercising its authority. The results of this study state that the authority of the Supervisory Council based on the Law of Notary Position only covers violations of the UUJN itself, when there is a violation of the notary code of ethics,

Keywords: Supervision; Notary Public; Code of Ethics, Obligations; Position

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis makna alasan-alasan tertentu dalam Kode Etik Notaris, terkait kewajiban untuk menjalankan jabatan di kantornya dan konsekuensi pelanggaran ketentuan tersebut terhadap otentisitas akta. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukan bahwa makna “alasan-alasan tertentu” yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris adalah alasanalasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni terkait pembuatan akta relaas yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 15 dalam pembuatan akta otentik, namun dalam pembuatannya tidak melanggar salah satu ataupun beberapa bahkan semua syarat otentisitas akta, maka akta tersebut tetap merupakan suatu akta otentik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris,

Kata kunci: Pengawasan; Notaris; Kode Etik , Kewajiban; Jabatan